
TELAH TERLAKSANA JELAJAH BUDAYA
29 January 2025
HARI RAYA PAGERWESI: MEMBANGUN PERISAI DHARMA DALAM KEHIDUPAN
28 February 2025Sebagaimana kita ketahui pasangan Prabowo-Gibran yang memenangkan Pertarungan politik Pilpres tahun 2024 telah dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 yang sekarang ini genap berusia 100 hari. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Pemerintahan ini resmi melantik para menteri dan wakil menteri serta pejabat lainnya yang berjumlah 112 Orang merupakan kabinet paling gemuk sejak Orde baru sampai Reformasi. Selama 100 hari berjalan, terdapat sejumlah kontroversi yang muncul baik dari para menteri serta pejabat-pejabat lain yang merupakan anggota kabinet dimaksud. Beberapa kontroversi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

PERNYATAAN PERISTIWA 1998 BUKAN PELANGGARAN HAM BERAT

Sebelum acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024 Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengeluarkan pernyataan kontroversi ketika ditanya oleh wartawan. Beliau mengatakan bahwa peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat (Sari dan ramadhan, 2024). Menurutnya dalam beberapa tahun terakhir ini tidak terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pernyataan tersebut kemudian menuai kritik dari berbagai kalangan. Akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2024 Yusril mengklarifikasi pernyataannya. Seperti dikutip dari media detiknews bahwa Yusril mengaku tak jelas menangkap maksud yang ditanyakan wartawan.Sebelum acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024 Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengeluarkan pernyataan kontroversi ketika ditanya oleh wartawan. Beliau mengatakan bahwa peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat (Sari dan ramadhan, 2024). Menurutnya dalam beberapa tahun terakhir ini tidak terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pernyataan tersebut kemudian menuai kritik dari berbagai kalangan. Akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2024 Yusril mengklarifikasi pernyataannya. Seperti dikutip dari media detiknews bahwa Yusril mengaku tak jelas menangkap maksud yang ditanyakan wartawan.
KOP SURAT KEMENTERIAN DIGUNAKAN UNTUK ACARA PRIBADI

Yandri Susanto, menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal baru saja dilantik telah membuat kontroversi. Yang mana Menteri ini menggunakan kop surat kementerian yang dipimpinnya untuk undangan acara haul ke-2 ibundanya, hari santri dan tasyakuran (dikutip dari tirto.id). Yang mana surat tersebut ditandatangani bertepatan dengan hari pelantikannya sebagai menteri yakni 21 Oktober 2024. Penggunaan kop surat kementerian untuk acara di luar kementerian dimaksud mengundang reaksi dari berbagai kalangan, termasuk mantan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Prof. Dr. Mahfud MD. Melalui akun instagramnya beliau mengkritik keras hal tersebut. Menurutnya kop surat resmi tidak boleh digunakan untuk acara pribadi.
Atas kontroversi yang terjadi sebagaimana dilansir dari media Liputan 6 para menteri pada kabinet Merah Putih mendapat himbauan dari istana untuk berhati-hati dalam membuat surat memakai stempel atau kop kementerian. Pada tanggal 23 Oktober 2024 Mendes Yandri Susanti mengakui adanya kesalahan dalam proses pembuatan surat tersebut. Hal ini menurutnya terjadi karena kesibukannya pasca pelantikan membuatnya kurang mengawasi penggunaan kop surat resmi.
MENTERI HAM NATALIUS PIGAI MINTA ANGGARAN 20 TRILIUN

Kementerian HAM adalah salah satu kementerian baru yang berdiri sendiri di Kabinet Merah putih. Yang mana sebelumnya kementerian ini tergabung dengan Kementerian Hukum dan HAM. Presiden Prabowo menunjuk Natalius Pigai sebagai menteri untuk memimpin kementerian ini. Di awal jabatannya, Natalius Pigai telah membuat kontroversi yang menjadi sorotan publik. Yaitu menteri ini meminta anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp. 20 Triliun. Menurutnya anggaran sebesar itu diperlukan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pendidikan HAM di seluruh Indonesia. Namun malah menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya adalah mantan diplomat Dino Patti Djalal yang menyebut permintaan itu tidak masuk akal. Di mana anggaran sebesar itu dianggap terlalu besar untuk kementerian yang baru berdiri (dilansir dari suara.com).
PATWAL MOBIL DINAS RI 36 YANG BERLAKU AROGAN

Perlakuan arogan patwal mobil dinas dengan plat nomor RI 36 menjadi sorotan publik, pasalnya dari video yang beredar di media sosial patwal tersebut berlaku arogan dengan menunjuk-nunjuk pengendara mobil taksi premium di jalan. Awalnya masih menjadi teka teki mengenai siapa pemilik mobil dinas tersebut. Namun pada akhirnya terjawab, bahwa mobil dengan plat RI 36 tersebut adalah milik Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni. Pada waktu itu, sebagaimana dikutip dari media CNN Indonesia bahwa Raffi Ahmad tidak berada di dalam mobil. Yang mana mobil tersebut sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya.
Atas kelakuan patwal yang bersifat arogan tersebut, akhirnya Polda Metro Jaya meminta maaf. Dan pihak Dirgakkum Korps Lalu Lintas mengaku telah menindaklanjuti patwal yang bersangkutan dan kemudian diberi sanksi berupa teguran agar bersifat lebih humanis. Selain itu, Mayor Teddy pun ikut angkat bicara terhadap persoalan ini, beliau telah memberikan teguran dan mengingatkan semuanya agar semakin berhati-hati dalam berkendara.
MENTERI SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO DIDEMO ASN KEMENDIKTISAINTEK

Pada Tanggal 20 Januari 2025 terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terhadap menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro. Demonstrasi ini terjadi bermula dari adanya pemberhentian secara mendadak terhadap Pegawai yang bernama Neni Herlina. Pegawai tersebut mengaku menerima perlakuan yang tidak mengenakkan dari menteri Satryo. Dalam aksi demonstrasi tersebut banyak karangan bunga sempat terpasang di depan pintu masuk yang berisi tulisan kalimat sentilan kepada menteri Satryo.
Dalam sebuah kesempatan sebagaimana dikutip dari Detik.com Menurut Menteri satryo demonstrasi yang terjadi ini disebabkan oleh adanya upaya mutasi besar-besaran usai kemendikbudristek dipecah menjadi tiga kementerian. Mutasi ini menurutnya sejalan dengan amanat presiden Prabowo. Kisruh yang terjadi di Kementerian pendidikan tinggi, sains dan Teknologi ini sampai ditanggapi oleh kementerian PANRB, DPR Hingga Istana. Pihak kementerian PANRB melalui kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik menjelaskan belum ada laporan detail mengenai pemecatan pegawai di kemendiktisaintek tersebut. Menurutnya pemberhentian ASN bisa saja dilakukan tetapi tidak bisa sembarangan, harus sesuai dengan mekanisme. Adapun DPR melalui wakil ketuanya yaitu Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan evaluasi terhadap Kemendiktisaintek bilamana diperlukan. Selanjutnya, kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mendorong ada dialog internal di tingkat kementerian. Namun pada akhirnya persoalan ini berujung damai. Menteri Satryo telah bertemu dengan pihak-pihak terkait yang melakukan demonstrasi.
SEJUMLAH MENTERI YANG LAYAK DI RESHUFFLE

Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh menteri negara sebagaimana amanat pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”. Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa “menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden”. Dengan demikian mengenai pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah mutlak hal prerogatif seorang presiden. Meskipun demikian, tidak ada salahnya sebagai warga negara dalam negara demokrasi menyatakan pandangannya berkaitan dengan urgensi reshuffle beberapa orang menteri pada kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto ini. Dalam konteks ini, perlu kita mengutip nilai kinerja para menteri di kabinet ini. Dikutip dari media Liputan6.com, Center Of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan penilaian terhadap kinerja kabinet Prabowo. Adapun rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:
- Menteri HAM: Natalius Pigai mendapat nilai terburuk dengan -113 poin
- Menteri Koperasi: Budi Arie mendapat nilai -61 Poin
- Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia mendapat nilai -41 Poin
- Menteri Kehutanan: Raja Juli mendapat nilai -36 poin.
Dari keempat nama menteri tersebut di atas yang mendapatkan rapor merah, menurut padangan kami sangat layak untuk direshuffle.
SARAN

Di hari ke-100 pemerintahan Prabowo-Gibran harus bisa dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jalannya pemerintahan. Dan segala kekurangan-kekurangan yang terjadi harus dijadikan refleksi untuk terus menjalankan segala visi misi yang selama masa kampanye dijanjikan. BEM REMA Undiksha sebagai organisasi kemahasiswaan berpadangan bahwa untuk ke depan, pemerintahan ini harus dapat membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, memperhatikan hak-hak asasi Manusia rakyat Indonesia, memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi dan yang paling vital adalah melakukan reformasi di bidang hukum serta melakukan pembersihan terhadap para koruptor dari tingkat atas sampai bawah. Sejauh ini, kami melihat ada beberapa persoalan di dalam kabinet, merujuk juga kepada penilaian terhadap para menteri, maka sebagai pemegang hak prerogatif untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian para menteri, presiden harus sesegera mungkin melakukan reshuffle terhadap beberapa menterinya yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.
REFERENSI
Puspa Sari, Haryanti, dan Ardito Ramadhan. (2024). Menko Yusril Sebut Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat. URL : https://nasional.kompas.com/read/2024/10/21/17084811/menko-yusril-sebut-tragedi-1998-bukan-pelanggaran-ham-berat
Safitri, Eva. (2024). Yusril Klarifikasi Pernyataan Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat. URL : https://news.detik.com/berita/d-7600362/yusril-klarifikasi-pernyataan-tragedi-1998-bukan-pelanggaran-ham-berat
Aditya Putra, Dwi. (2024). Blunder Mendes Yandri, Kop Surat Kementerian untuk Acara Pribadi. URL : https://tirto.id/blunder-mendes-yandri-kop-surat-kementerian-untuk-acara-pribadi-g42s
Nurhadi, M. (2024). 4 Kontroversi Natalius Pigai, Menteri HAM Minta Tambah Anggaran Rp 20 Triliun. URL : https://www.suara.com/news/2024/10/23/134020/4-kontroversi-natalius-pigai-menteri-ham-minta-tambah-anggaran-rp20-triliun
CNN Indonesia. (2025). 5 Fakta Viral Patwal Arogan yang Kawal Mobil Pelat RI 36 Raffi Ahmad. URL : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250112071444-12-1186218/5-fakta-viral-patwal-arogan-yang-kawal-mobil-pelat-ri-36-raffi-ahmad
Detikedu. (2025). Kronologi Lengkap Menteri Satryo Didemo ASN Kemendiktisaintek, Berakhir Damai. URL : https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7741684/kronologi-lengkap-menteri-satryo-didemo-asn-kemendiktisaintek-berakhir-damai
Mufarida, Binti. (2024). Momen Menteri Kabinet Merah Putih Foto Bersama usai Dilantik Prabowo di Istana. URL : https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ea24%2BSfA&id=A04547CD59351060A4AC6A16D66FAC36C7A5ED69&thid=OIP.ea24-SfAYD_kZ2ekCLuJ6wHaEP&mediaurl=https%3A%2F%2Fimg.inews.co.id%2Fmedia%2F1050%2Ffiles%2Finews_new%2F2024%2F10%2F21%2Fmenteri_kabinet_merah_putih_2024_2029_1.jpg&exph=452&expw=789&q=gambar+menteri+Prabowo&simid=608025803676478291&FORM=IRPRST&ck=FA432EB437AA337F1FE5D3455B9BC7E2&selectedIndex=0&itb=0&idpp=overlayview&ajaxhist=0&ajaxserp=0
LINK JUKNIS:
https://drive.google.com/drive/folders/1e3dcnm3AXV59kKwJKbfUsk-WiT-1Gle9