Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2026, Aliansi BEM se-Bali Dewata Dwipa menggelar aksi penyampaian aspirasi dan dialog terbuka di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Denpasar. Aksi ini menjadi ruang bagi mahasiswa lintas perguruan tinggi untuk menyampaikan berbagai persoalan masyarakat serta mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM se-Bali membawa 21 poin tuntutan yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, infrastruktur, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, hingga penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.

Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (BEM REMA Undiksha) turut mengambil bagian dalam gerakan tersebut. Sebagai delegasi Undiksha, BEM REMA menyampaikan kajian mengenai sejumlah persoalan strategis di wilayah Bali Utara. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Undiksha menyampaikan empat persoalan utama yang membutuhkan perhatian pemerintah, yaitu peredaran narkotika, kekerasan seksual, mitigasi bencana, dan kesenjangan pendidikan. Keterlibatan ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi mahasiswa sebagai Social Control sekaligus wujud tanggung jawab sosial untuk mengidentifikasi, mengkritik, dan menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada akhir aksi, pihak DPRD Provinsi Bali menandatangani surat kesepakatan sebagai bentuk komitmen atau janji untuk dapat menindaklanjuti dan memproses permasalahan yang telah disampaikan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

KAJIAN ISU STRATEGIS BALI UTARA

Berdasarkan kajian yang disusun BEM REMA Undiksha, terdapat sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Buleleng yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan. Persoalan tersebut menyangkut dengan kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan publik, keselamatan masyarakat, serta pemerataan pembangunan daerah.

1. Penegakan Hukum: Peredaran Narkotika dan Kekerasan Seksual

Peredaran narkotika masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data Polres Buleleng yang dihimpun dalam kajian, sepanjang tahun 2025 tercatat 90 kasus narkotika dengan 131 tersangka. Sementara itu, pengungkapan kasus masih berlangsung sepanjang 2026. Selain narkotika, kekerasan seksual juga menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Data yang diberitakan Bali Post mencatat 27 kasus tindak pidana kekerasan seksual sepanjang 2025 dan 11 kasus pada Januari hingga Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pengungkapan perkara, tetapi juga pencegahan, perlindungan identitas korban, pendampingan, serta pemulihan hak-hak korban.

2. Mitigasi Bencana dan Perlindungan Lingkungan

Karakteristik geografis Buleleng yang terdiri atas kawasan pegunungan, hutan, daerah aliran sungai, dan permukiman menghadirkan berbagai potensi risiko bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta tanah longsor. Berbagai kejadian bencana yang terjadi hingga menimbulkan korban jiwa di wilayah Buleleng memperlihatkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi risiko sebelum bencana terjadi. Penanganan bencana tidak seharusnya hanya berfokus pada respons setelah kejadian, tetapi harus diutamaka proses mitigasi, dan mekanisme penyelamatan pasca bencana. Jangan hanya menunggu korban dulu, baru pemerintah bergerak.

3. Kesenjangan Akses dan Kualitas Pendidikan

Pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data tahun 2024 dalam kajian BEM REMA, Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD mencapai 98,83%, sedangkan pada jenjang SMA/SMK/MA hanya sebesar 66,01%. Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan keberlanjutan pendidikan dari jenjang dasar menuju pendidikan menengah atas. Kondisi geografis, keterjangkauan fasilitas pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kualitas pembelajaran menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan, termasuk masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan daerah dengan keterbatasan akses.

4. Infrastruktur dan Keselamatan Pelayanan Publik

Infrastruktur jalan merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, persoalan kerusakan jalan, keterbatasan penerangan, serta kurangnya fasilitas keselamatan masih menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Buleleng. Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan panjang jalan atau jumlah proyek yang dilaksanakan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas, pemerataan, dan manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempercepat pemeliharaan jalan rusak, meningkatkan fasilitas keselamatan pengguna jalan, serta menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Sikap dan Tanggapan BEM REMA Undiksha

BEM REMA Undiksha mendorong pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Bali untuk tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi memastikan setiap tuntutan ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah konkret. Penanganan narkotika dan kekerasan seksual, penguatan mitigasi bencana, pemerataan pendidikan, serta perbaikan infrastruktur harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. BEM REMA Undiksha juga memandang penting adanya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan. Kami menunggu DPRD Provinsi Bali untuk dapat membentuk tim bersama dan forum diskusi agar aspirasi mahasiswa tidak berhenti sebagai formalitas. Melalui partisipasi dalam aksi ini, BEM REMA Undiksha menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kajian, advokasi, dan pengawasan terhadap kebijakan publik demi kepentingan masyarakat Bali.

Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!